Pengaruh Pemilik Media, Hilangkan Tiga Prinsip Demokrasi Substansial  

YOGYAKARTA – Ekspansi pemodal dan pemilik media ke arena politik dan kegiatan politik praktisnya cenderung mengancam independensi media dan menciderai demokrasi, karena mereka melakukan predatori demokrasi. Untuk itu, perlu ada Langkah upaya mengembalikan media lebih independen.

“Mengembalikan peran pemilik media sebagai penjaga independensi media merupakan tantangan bagi media dan jurnalisme di Indoneia,” ungkap Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Mataram (Fisipol UWM) Yogyakarta Dr Mukhijab MA.

Hal tersebut disampaikan Dr Mukhijab saat orasi ilmiah bertajuk “Kuasa Pemilik Media dalam Menarasikan Demokrasi,” pada Rapat Senat Terbuka sebagai puncak rangkaian acara Dies Natalis ke-42 Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta di Pendopo Agung Mangkubumen Yogyakarta, Senin (7/10/2024). Pada acara tersebut, hadir seluruh sivitas akademika, para alumni, serta tamu undangan dari berbagai kalangan. Dalam perayaan yang khidmat tersebut, Dies Natalis ke-42 UWM Yogyakarta mengusung tema “Mengembangkan Budaya Akademik Menuju Kampus Unggul.”  Ini merupakan komitmen untuk terus maju dan berkembang di tengah tantangan dunia pendidikan yang semakin kompetitif.

Mukhijab melanjutkan, bentuk predatori demokrasi mencakup homogenisasi aspirasi publik, mengubah konsep publik dalam demokrasi menjadi konsep privat, dan membajak ruang publik menjadi ruang personal.

Predatori tersebut mempesempit tercapainya tiga prinsip demokrasi substansial. Yakni, transparansi, publisitas, dan akuntabilitas.

“Di bawah kontrol pemodal, media memanipulasi peristiwa praktik-praktik predatori politik, praktik manipulasi kompetisi politik,” paparnya.

Menurutnya, peran media yang ideal menetralisasi pengaruh politik dan kekuasaan. Yang terjadi sekarang ini, media berfungsi menjadi apparatus pelaksana mandat ekonomi-politik dan kanalisasi politik pemilik modal

Kondisi tersebut, lanjut Mukhijab, menunjukkan ekspansi pemilik media ke arena politik tidak sekedar proses normatif terjadinya paralelisme politik dan politisasi media. “Manipulasi metode berpolitiknya menciptakan regresi demokrasi, yang berakar dari langkah mereka pembajak fungsi dan peran media,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, mantan wartawan ini mengusulkan, peran pemilik media sebagai penjaga independensi media dan pendulum demokrasi perlu dikembalikan.

Bagi Mukhijab, terdapat tantangan serius untuk merealisasikan gagasan tersebut, karena sebagian pemilik media yang berpolitik praktis karir politiknya mulai merosot sebagai akibat menurunnya pangsa pasar bisnis media di tengah era disrupsi digital yang mengarusutamakan peran media sosial. Sebagian pemodal media besar masih berpolitik praktis, didukung bisnis media multiplatform mereka. Kesimpulannya, sangat mendesak agar mendorong pemodal besar untuk kembali ke jati diri sebagai penegak independensi dan medianya menjadi pandahulum demokrasi.

“Masalahnya, para pemilik media besar yang masih berpolitik praktis tersebut tengah tenggelam pusaran politik. Karena dahsyatnya pusaran politik yang menerpanya, mereka amnesia dengan jati diri sebagai penjaga independensi media dan pendulum demokrasi. Terapi okupasi nilai-nilai demokrasi tidak menyembuhkan sindrom politik mereka, karena predatori demolrasi menjadi habitus baru para pemilik media,” kritik Mukhijab.(*)