Pemerintah Lakukan Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Digital

JAKARTA – Pemerintah terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital secara komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Akselerasi tersebut menyeluruh, baik sektor hulu maupun hilir.

Pada sisi hulu, Indonesia telah menggelar jaringan fiber optik hingga lebih dari 459.000 kilometer hingga kini. Ini termasuk Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui jaringan fiber optik Palapa Ring sepanjang 12.300 kilometer dan rencana penggelaran baru (integrasi) sepanjang 12.100 kilometer.

“Ke depan, pembangunan Palapa Ring Integrasi akan semakin meningkatkan resiliensi dan utilisasi konektivitas titik-titik fiber optik nasional,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Sementara itu, lanjut Menkominfo, penguatan konektivitas di lapisan middle-mile dilakukan melalui jaringan fiber-link, microwave link, dan satelit. Pada bagian ini, sektor swasta untuk penguatan sektor middle-mile satelit nasional juga dilibatkan.

High Throughput Satellite (HTS) Geo Earth Orbit Satria-1 yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal empat tahun 2023 memiliki kapasitas 150 Gbps dan menggunakan skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU.

Pemerintah juga menargetkan beroperasinya Hot Backup Satellite 150 Gbps pada kuartal tiga 2023. Satelit ini akan menambah 80 Gbps kapasitas satelit yang akan digunakan Kemenkominfo untuk pemenuhan kebutuhan akses internet bagi 150.000 titik layanan publik.

Layanan publik yang dilayani terdiri atas 93.900 sekolah, 47.900 kantor pemerintah daerah, 3.900 fasilitas keamanan, 3.700 fasilitas pelayanan kesehatan, dan 600 titik fasilitas lainnya. “Kedua satelit HTS tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan ke orbit pada Mei dan Juni 2023,” imbuhnya.

Pelibatan sektor swasta juga diwujudkan melalui pemberian landing rights kepada Low Earth Orbit Satellite sebagai backhaul untuk penunjang infrastruktur telekomunikasi dan digital nasional.

Menkominfo melanjutkan, pemerintah juga membangun pemancar penguat sinyal (base transceiver station/BTS) 4G di 9.113 titik lokasi wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T), serta penyediaan akses internet di lapisan last mile.

Hingga kini, pemerintah membangun 4.161 BTS dan sisanya diupayakan bisa terselesaikan hingga 2024. “Pemerintah menyediakan akses internet di 15.878 titik layanan fasilitas publik, termasuk sekolah, kantor pemerintahan, hingga rumah sakit,” katanya.

Johnny menegaskan, pengembangan infrastruktur digital dilakukan di sisi sektor hilir. Dalam waktu yang tidak lama lagi, pemerintah akan memulai pembangunan/ peletakan batu pertama Pusat Data Nasional (PDN) atau Government Cloud di Bekasi, Jawa Barat.

Dalam waktu dekat, PDN akan mulai dibangun di dua lokasi. Yakni di Bekasi dan Batam, Kepulauan Riau. PDN juga dibangun dua lokasi lain, yaitu di Ibu Kota Negara (IKN) Baru Nusantara dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang diharapkan segera dibangun.

Seluruh PDN dirancang memiliki standar Tier IV atau berstandar tertinggi agar aman dan optimal dalam mendukung kebutuhan infrastruktur digital bagi pelaksanaan e-government dan Satu Data Indonesia.

Seluruh pembangunan infrastruktur digital ini dalam upaya mempercepat perluasan akses, peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet di Indonesia. Pemerintah juga sudah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.

“Kuatnya pilar infrastruktur digital akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan pilar-pilar lainnya, yaitu pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital di Indonesia,” pungkasnya.(*)