Semua Kampus Ikut Menentukan Pemimpin Pro Kesejahteraan
YOGYAKARTA – Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Prof Dr Edy Suandi Hamid MSc menyatakan, kampus memiliki kesempatan untuk menginisiasi hadirnya kepemimpinan nasional lima tahun ke depan. Sikap demikian menjadi bukti bahwa kampus memiliki komitmen yang membumi, peduli dengan persoalan-persoalan rakyat dan bangsa ini.
“Kita mengingatkan semua elemen bangsa termasuk partai politik untuk melakukan rektrutmen mencari pemimpin yang kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk memecahakan permasalahan besar bangsa, dan mengentas kemiskinan,”, kata Prof Edy Suandi, Sabtu (17/9/2022).
Ia bersama 32 pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (PTN/PTS) di Yogyakarta menyampaikan seruan moral tentang pemilihan umum (pemilu) 2024 dan demokrasi di Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM). “Kita berharap pemilu yang akan datang menjadi lebih baik, sehingga Indonesia menjadi lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan,” tegasnya.
Menurutnya, bangsa ini perlu mencari pemimpin kompeten, berintegritas, dan memiliki komitmen untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa ini. “Kita mengetahui selama ini (pemimpin terpilih) belum sesuai harapan. Kita berharap Pemilu 2024 lebih baik, menghasilkan pemimpin yang lebih menyejahterakan rakyat dan menurunkan kemiskinan,” pintanya.
Tentang peran perguruan tinggi, lanjut Prof Edy Suandi, lembaga pendidikan kampus tidak bisa di menara gading. Sebaliknya, kampus harus peduli dengan persoalan-persoalan aktual yang menyangkut kepentingan rakyat dan bangsa ini. “Kita (sebagai kampus) tidak boleh hanya inward looking atau melihat ke dalam saja, tetapi juga ikut memperhatikan kemudian memberikan pemikiran terkait persoalan bangsa ini. Sikap demikian menunjukkan kepedulian dan kampus tidak ingin dikritik hanya di menara gading,” tukasnya.
Seruan moral yang diberi judul Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat tersebut dibacakan Rektor UGM Prof dr Ova Emilia MMed, Ed, SpOG(K), PhD didampingi oleh seluruh rektor yang hadir.
Menurut Prof dr Emilia, demokrasi yang bermartabat, salah satunya, ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang berkualitas. “Pemilu sebagai mandat reformasi menjadi pintu masuk pergantian dan keberlanjutan kepemimpinan dengan legitimasi moral dan sosial yang tinggi untuk kemaslahatan bangsa,” katanya.
Para pimpinan perguruan tinggi mengajak seluruh komponen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan, serta merusak kerukunan dan persatuan bangsa.
“Kami para rektor mendesak para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitusi,” katanya.
Sepuluh Seruan Para Rektor
Dibacakan oleh Prof dr Ova Emilia, para pimpinan PTN/PTS menyerukan 10 bulir petisi, dari mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai media pendidikan politik guna pembangunan moral bangsa yang lebih mengedepankan nilai kejujuran, keteladanan, dan keadaban kontestasi dalam sistem demokrasi, dan menghindari persaingan politik kotor demi kekuasaan semata.
Kemudian, menyeru seluruh komponen bangsa untuk menjamin pemilu berjalan secara partisipatif bagi seluruh bangsa lndonesia dan tidak dimonopoli oleh segelintir elit kelompok oligarki yang mengabaikan kepentingan publik, dan seluruh komponen bangsa untuk menghindari politik biaya tinggi, mencegah politik uang, dan menolak nepotisme yang kian mendangkalkan makna pemilu.
Para rektor juga menyerukan seluruh elemen bangsa untuk menghindari jebakan penyalahgunaan identitas dengan politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Pemilu yang ideal itu, menurut para rektor, bisa terlaksana, apabila para elit politik, penguasa ekonomi, partai politik, dan penyelenggara pemilu untuk memberikan keteladanan, berintegritas, dan bermartabat dalam berdemokrasi sesuai konstitus.
“Partai politik harus menjamin akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta memastikan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Sebaliknya, warga masyarakat perlu menjadi warga merdeka yang tidak mudah terpengaruh hasutan, hoaks, dan ujaran kebencian atau berbagai upaya lain yang menciptakan perpecahan dan pembelahan sosial yang sering terjadi dan berdampak buruk pada masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan kritis dalam penyelenggaraan bernegara dan bermasyarakat sebagai bentuk kualitas kewarganegaraan.
Selanjutnya, seluruh komponen bangsa untuk tidak menggunakan kebebasan demokrasi secara manipulatif yang justru mencederai hak-hak orang lain atau melanggar konstıtusi. Sementara media massa perlu berperan aktif untuk melakukan edukasi publik guna meningkatkan literasi demokrasi dan kebangsaan, serta mengawasi jalannya kekuasaan.
Para rektor yang hadir dalam seruan moral itu, selain dari UGM dan UWM Yogyakarta, hadir pula rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, rektor Universitas Pembangunan (UPN) Veteran, rektor Universitas Islam Indonesia (UII), hingga rektor Universitas Sanata Dharma atau USD Yogyakarta. (*)