Airlangga Hartarto: Pemda Harus Lakukan Berbagai Upaya untuk Stabilkan Harga Pangan

JAKARTA – Upaya penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) membuat aktivitas perekonomian di Indonesia kembali meningkat. Tercatat pada Kuartal I tahun 2022, perekonomian Indonesia bisa tumbuh positif sebesar 5,01% year on year (yoy).

“Perkembangan ekonomi luar biasa terjadi di Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Tenggara karena kesuksesan hilirisasi nikel di sana. Selain itu, naiknya kondisi ekonomi Papua Barat terdorong oleh hilirisasi tembaga yang harganya juga tengah naik di dunia,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat (17/6/2022).

Selain itu, Menko Airlangga menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda) agar melakukan berbagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok di masing-masing daerahnya. Alasannya, kenaikan harga-harga pangan atau kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian semua pihak saat ini. Sejauh ini, ada 21 provinsi yang inflasi pada bulan Mei 2022 berada di atas rentang target yang ditetapkan pemerintah. Adapun yang tertinggi adalah Kepulauan Bangka Belitung (6,97%). Sementara, Maluku Utara menjadi provinsi dengan realisasi inflasi bulan Mei 2022 yang masih di bawah rentang target nasional.

Ditambahkan Menko Airlangga, daerah dengan inflasi yang berada di atas rentang target perlu melakukan pengendalian harga, agar daya beli masyarakat bisa terus dijaga dan menjaga pertumbuhan ekonomi dapat terus tumbuh positif ke depannya.

“Ini lebih banyak disebabkan volatile food. Jadi kebijakan harus terkoordinasi antara pusat dan daerah. Apalagi kepala daerah juga berperan sebagai ketua TPID. Kebutuhan pangan masyarakat juga harus dijaga dengan menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan dan kualitas pangan,” papar Menko Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Umum Golkar ini menyampaikan, berdasarkan data per 15 Juni 2022, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak sudah terjadi di 18 provinsi dan 190 kabupaten/kota di Indonesia. Sejumlah strategi sudah disiapkan. Selain itu, pemerintah juga sudah mengadakan vaksin sebanyak 3 juta dosis secara bertahap, serta mendistribusikan obat-obatan, vitamin, dan disinfektan untuk penanganan hewan sakit bergejala klinis.

Terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, lanjut Menko Airlangga, untuk implementasi jangka pendek adalah melalui pemberian additional cash transfer selama 3 bulan yang difokuskan pada 35 wilayah prioritas di tahun 2021.

Sedangkan jangka menengah, diutamakan pada konvergensi program pemberdayaan dan bantuan sosial, pemberian additional cash transfer untuk rumah tangga (RT) miskin ekstrem yang diperluas ke 212 wilayah prioritas.

“Sekarang tengah di-update data social registry yang ditugaskan pada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kami berharap tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0% di akhir 2024,” katanya.(*)